Notulensi Webinar
Analisis Regulasi JKN dan Regulasi Terkait
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Yogyakarta, 2 Maret 2016

Daftar Hadir

    1. M. Faozi Kurniawan PKMK FK UGM
    2. Likke P. Putri PKMK FK UGM
    3. Budi Eko Siswoyo PKMK FK UGM
    4. Insan R. Adiwibowo PKMK FK UGM
    5. Wisnu DRP PKMK FK UGM
    6. Yanti Leosari PKMK FK UGM
    7. Sholahuddin Sanjaya KPMAK
    8. Fany Octari KPMAK
    9. Prisilya Prettya KPMAK
    10. Andi S. KPMAK
    11. Putri Listiani KPMAK
    12. Asrin Yudith KPMAK

icon download transparanDownload daftar hadir webinar

Acara

1. Pembukaan oleh MC
2. Pengantar oleh Moderator
3. Presentasi Analisis Regulasi JKN dan Regulasi Terkait di FKTP (Rimawati, SH, M.Hum)
     icon download transparanDownload materi Analisis Regulasi JKN              icon download transparanDownload materi Regulasi Terkait di FKTP
4. Diskusi Sesi I

Nama Pertanyaan/ Jawaban
Budi Peraturan BPJS termasuk di bagian mana dalam hirarki?
Bu Rima Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang ini BPJS adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden. Namun, produk hukum yang dihasilkan oleh BPJS tentulah tidak sama kekuatannya dengan Keputusan Presiden. Peraturan BPJS bisa dianggap sebagai lex specialis yang secara spesifik mengatur tentang JKN.
Budi Dalam implementasi JKN sejauh ini, mana yang lebih sering terjadi, das sollen atau das sein yang tidak tepat?
Bu Rima Das sollen disusun berdasarkan peristiwa konkrit untuk mengatur das sein. Namun bisa juga kemampuan menginterpretasikan das sollen juga berbeda-beda, sehingga bisa jadi yang salah memang di regulasinya atau di kemampuan interpretasinya.
Tiara Peraturan BPJS hirarki-nya di level apa?
Deni Dalam posisi kelembagaan seperti BPJS, yang selalu menuliskan bahwa "BPJS adalah lembaga yang ditunjuk langsung oleh presiden..." Apakah Peraturan Badan (BPJS) setara dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan setingkat kementerian? Sejauh mana kewenangan BPJS mengeluarkan peraturan?
Bu Rima Mengacu ke UU No. 12/2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan BPJS tidak punya kedudukan di dalamnya. UU dibuat oleh lembaga legislatif sedangkan PP dan Perpres dibuat oleh lembaga eksekutif. Demikian pula di daerah, Perda dibuat oleh DPRD sedangkan Pergub/ Perbup/ Perwal dibuat oleh Kepala Daerah. Payung hukum pembentukan BPJS adalah Perpres. Sebagai badan yang dibentuk, kewenangannya adalah menjalankan mandat untuk mengerjakan hal-hal teknis sebagai perpanjangan tangan Presiden sehingga produk hukum yang dihasilkannya tentu tidak sekuat Perpres itu sendiri. 
Dalam konteks kesehatan, kita membutuhkan regulasi lex spesialis. Lembaga teknisnya adalah Kemenkes dan BPJS. Jadi peraturan yang dihasilkan oleh kedua lembaga ini kekuatan mengikatnya tidak ada tetapi hanya bersifat mengatur saja (regeling). Tentunya pelaksanaan JKN tidak hanya melibatkan Kemenkes saja, tetapi juga Kemendagri, Kemenkeu dan Kemensos. Seharusnya, beberapa kementerian ini (sebagai institusi teknis) membuat regulasi bersama. Daerah juga, dalam membuat peraturan, harus memasukkan regulasi mana yang menjadi acuan dalam konsideran “mengingat”.
D. Dodo Mohon penjelasan das solen dan das sein terkait dengan update kepesertaan PBI jamkesmas yang diintegrasikan ke dalam kebijakan JKN. Yang seharusnya siapa yang harus update dan yang terjadi saat ini, siapa yang tidak melakukan update data dan letak kekosongan regulasinya ada di bagian mana?
Bu Rima Menurut PP 101, peserta PBI diidentifikasi oleh BPS, diverifikasi dan divalidasi oleh Mensos. Pemutakhiran dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kekosongan regulasi bisa jadi karena tidak ada produk hukum di level daerah yang mengatur Dinas Sosial dan BPS di daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi.
D. Dodo Saat ini pihak manakah dan regulasi apa yang menentukan seseorang sebagai orang "miskin" dan jadi PBI?
Bu Rima Ditentukan oleh kebijakan di daerah karena setiap daerah memliki definisi “miskin” yang berbeda-beda.

 

5. Presentasi Riset Implementasi JKN pada Pelayanan Primer (dr. Likke Prawidya Putri, MPH)
     icon download transparanDownload materi
6. Presentasi Dukungan Regulasi dalam Penguatan PPK Primer sebagai Gate Keeper (Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes, AAK)
     icon download transparanDownload materi
7. Diskusi Sesi II

Nama Pertanyaan/ Jawaban
Sanjaya Bagaimana komunikasi yang disebut kurang harmonis antara BPJS dan Kemenkes selama ini? Bagaimana prediksi pencapaian UHC di tahun 2019?
Fanny Octari Di era JKN, dana yang masuk ke Puskesmas sangat besar. Puskesmas bingung untuk memanfaatkannya dan takut dengan resiko salah. Dinas Kesehatan pun tidak bisa membina Puskesmas.
Bu Yulita Peran regulator tetap dipegang oleh Kemenkes. BPJS seharusnya hanya membuat peraturan yang sifatnya kontraktual dengan fasilitas kesehatan. Lagipula, Permenkes juga hanya mengatur kerangka saja, jadi peran Pemda juga sangat penting karena kepala daerah yang mengatur pelaksanaan JKN di daerah. Selain itu, daerah juga memiliki tanggung jawab di bidang kesehatan. 
Mengenai pencapaian di tahun 2019, mungkin dari kepesertaan akan bisa bila pemerintah konsisten, tetapi harus diingat bahwa selain kepesertaan, masih ada 2 pilar lainnya dalam UHC. Lagi pula di banyak negara lain, UHC adalah suatu kondisi ideal atau arah yang akan kita capai, tetapi sebenarnya hal itu tidak akan bisa dicapai.
Pemanfaatan dana kapitasi memang masih terus menjadi masalah hingga saat ini karen bisa multitafsir. Contoh kasus: (1) Dengan dana kapitasi, sekitar 50 orang dari Puskesmas dan Dinkes suatu kabupaten datang ke Jogja untuk belajar tentang pengelolaan dan kapitasi dan (2) Dana kapitasi dipakai untuk membeli laptop guna membuat laporan keuangan, namun petugas Puskesmas baru belajar mengoperasikan Excel.
Hamzah Apa saja layanan primer untuk kegiatan promotive dan preventif, yang telah dilakukan saat ini di FKTP? Apakah sudah ada regulasi minimal untuk prosentase alokasi pembiayaan promotif dan preventif dibandingkan dengan layanan kuratif? Apa saja layanan primer untuk kegitan promotif dan preventif yang telah dilakukan FKTP? Apakah sudah ada regulasi minimal untu prosentasi alokasi pembiayaan promotif preventif dibanding layanan kuratif?
Bu Yulita Belum ada regulasinya. Promotif-preventif yang dibiayai oleh JKN adalah dalam rangka UKP, promotif-preventif UKM didanai oleh BOK dan DAK. Saat ini yang terjadi adalah kedua jenis kegiatan ini masih mixed-up di lapangan. Klinik primer dan DPP hanya menjalankan promotif-preventif UKP.
Maxsi Apakah BPJS wajib patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati)? Sedangkan kita tahu BPJS mempunyai peraturan tersendiri, di samping itu ada juga daerah yang memiliki peraturan sendiri terkait JKN, contohnya: Perwal Kota Jayapura tentang Alokasi Pembagian Dana Kapitasi (meskipun peraturannya sudah ditarik kmbali untuk direvisi).
Bu Yulita Bahasa yang tepat bukan patuh karena tiap institusi sudah punya peran sendiri. Regulator adalah pemerintah, disini adalah Kemenkes dan Pemda. Ranah BPJS hanya membuat regulasi kontrak kinerja dengan PPK.
Andi Tharsia Tentang pemberlakuan BPJS seakan memaksa seluruh warga negara dan tenaga kerja di Indonesia untuk wajib memiliki BPJS. Padahal dulunya sudah ada Askes, Jamkesmas dan Jamsostek yang dinilai sudah baik dari segi pelayanan dan kepuasan konsumen. Saya juga mendapati bahwa ternyata pegawai BPJS juga tidak memakai BPJS sebagai asuransinya, tetapi memakai asuransi lain sebut saja asuransi InHealth yang juga merupakan anak dari perusahaan BPJS. Apakah ini mengindikasikan bahwa BPJS tidak maksimal dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia?
Bu Yulita Memang setiap WNI harus ikut JKN, tetapi tidak ada aturan yang membatasi seseorang untuk ikut dalam skema asuransi suplemen yang lain. Inhealth memang dulu adalah anak perusahaan PT. Askes, tetapi saat ini sudah tidak berkaitan dengan BPJS. Mungkin hal ini adalah bentuk fasilitas tambahan yang diberikan oleh BPJS terhadap karyawannya, tetapi pasti semua karyawan BPJS tetap ikut JKN.


Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest