Memahami IR   Menulis Proposal IR    Kegiatan IR JKN    Decision-maker Led IR

Kegiatan IR JKN


Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PPJK – Kemenkes RI) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) mengembangkan suatu penelitian implementatif yang berfokus pada pelayanan primer di era JKN. Pengembangan dan pelaksanaan penelitian ini melibatkan pemangku kebijakan di tingkat nasional meliputi: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Riset ini juga telah melibatkan pemangku dan pelaku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta SKPD yang terkait bidang kesehatan untuk berpartisipasi aktif mengembangkan kerangka dan instrumen penelitian, yang dilakukan dengan kunjungan dan diskusi di tiap provinsi dan kabupaten/ kota yang terlibat. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, keterlibatan pemangku kebijakan dan SKPD terkait diharapkan dapat memperkaya informasi yang diperoleh serta meningkatkan kelayakan penerapan rekomendasi penelitian di kemudian hari.

Siklus pertama penelitian implementasi JKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan penelitian seperti pada alur penelitian di bawah ini:

Sub penelitian 1Sub penelitian 2Sub penelitian 3

 

Proposal

  Pendahuluan

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun ketiga. Seperti halnya reformasi kesehatan lainnya di berbagai negara, pelaksanaan JKN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dari sisi pemberi layanan kesehatan, pengelola jaminan kesehatan, masyarakat sebagai pengguna, serta pemerintah sebagai regulator program. Berbagai studi telah dilakukan untuk menelaah dampak JKN pada pelayanan kesehatan di Indonesia, namun pemanfaatan hasil studi-studi tersebut untuk menyempurnakan kebijakan masih terbatas. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-informed policy) adalah pemangku kebijakan kurang dilibatkan secara langsung dalam proses penelitian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN sesuai dengan “Peta Jalan JKN” di Indonesia, perlu dilaksanakan suatu studi yang melibatkan pemangku kebijakan secara langsung, sehingga hasil studi tidak hanya memberi gambaran pelaksanaan JKN, tetapi juga yang dapat langsung memberi masukan kebijakan untuk perbaikan implementasi JKN ke depannya.

 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk:

  1. Memahami berbagai regulasi dalam kebijakan JKN yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dengan menyusun pemetaan regulasi JKN yang saat ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.
  2. Memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan JKN di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal dan lingkungan, proses dan individual di ranah pelayanan kesehatan primer.
  3. Meneliti efektivitas atau luaran pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer, termasuk aspek beban pembiayaan penyakit tuberculosis dan HIV/AIDS di DKI Jakarta dan Papua.
  4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer.

Download full proposal

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest