Analisis Regulasi JKN Chapter 6

Chapter 6: Regulasi Mengenai Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

Moderator: Budi Eko Siswoyo

FKTP yang bergabung sebagai mitra JKN wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif supaya dapat berfungsi optimal sebagai gatekeeper, sehingga fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring. Meskipun beberapa peraturan yang berlaku sudah membahas mengenai pelayanan yang ditanggung, serta sistem rujukan dan rujuk balik secara umum, namun terdapat beberapa isu teknis yang belum jelas pengaturannya. FKTP belum memahami pemeriksaan penunjang mana saja yang wajib diberikan, bahkan panduan praktik klinik dokter di FKTP (PMK 75/ 2015) juga belum mengatur hal ini dan tidak mengacu pada Perpres 12/ 2013. Pelaksanaan sistem rujukan dan rujuk balik belum optimal karena detil dari teknis standar minimal kapasitas fasilitas kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan sistem rujukan yang ada. Di samping itu, belum ada peraturan daerah yang mengatur sistem rujuk dan rujuk balik dalam konteks JKN.

 

Arsip Diskusi Virtual

Arsip Peraturan Perundang-undangan

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest