Multi-interpretasi Kebijakan Pusat: Update dari Pertemuan Diseminasi Hasil Riset Implementasi Kebijakan JKN di Kota Jayapura

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, telah diselenggarakan pertemuan diseminasi hasil riset implementasi kebijakan JKN di Kota Jayapura. Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Ni Nyoman Sri Antari dan dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, BPJS Kesehatan Divisi Regional XII dan Cabang Jayapura, serta perwakilan kepala Puskesmas di wilayah kota Jayapura.Hasil dari penelitian yang disoroti oleh Ni Nyoman Sri Antari yaitu angka rujukan di Kota Jayapura yang justru mengalami peningkatan dalam setahun terakhir, yang salah satu penyebabnya adanya permintaan dari pasien untuk dirujuk. “Untuk penelitian selanjutnya, perlu digali kembali mengapa banyak pasien yang minta dirujuk, apakah karena permintaan itu sendiri atau karena fasilitas yang ada dianggap kurang lengkap sehingga pasien minta dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap”, lanjut Ni Nyoman.

Dalam pertemuan ini, Ismiwanto dari Bidang Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kemenkes RI bertindak sebagai pembahas dalam sesi diskusi. Beliau banyak memberikan penjelasan atas banyaknya interpretasi yang berbeda-beda terhadap Permenkes 21 tahun 2016 mengenai pemanfaatan dana kapitasi. Selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat bahwa tenaga selain Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menerima jasa pelayanan dari dana kapitasi Ismiwanto menjelaskan bahwa jasa pelayanan dapat diterimakan kepada pegawai yang bekerja pada pemerintah yang memiliki kontrak. Isu lain muncul mengenai batasan untuk pelaksanaan pengadaan barang secara langsung, karena selama 3 tahun terakhir Puskesmas di wilayah Kota Jayapura memiliki keleluasaan untuk belanja dengan cara mencicil. Ismiwanto memaparkan bahwa hal-hal tersebut perlu dibuatkan payung hukum di tingkat kota Jayapura, sehingga penting bagi Dinas Kesehatan dan Bappeda untuk bekerja sama dalam mengadvokasi kepada kepala daerah.

Di akhir acara, diskusi berputar pada permasalahan kegiatan promotif-preventif, biaya serta sumber daya manusia yang dikerahkan untuk kegiatan tersebut. Saat ini biaya untuk kunjungan rumah dan pelayanan luar gedung dapat memanfaatkan dana BOK dan kapitasi, yang salah satu unsur biaya-nya yaitu transportasi lokal untuk petugas Puskesmas. Terkait dana Otsus, pengelolaannya di Kota Jayapura diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Puskesmas dilibatkan sebagai tenaga pelatih atau narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Otsus, misalnya untuk kelas ibu hamil atau sosialisasi kawasan tanpa rokok. Dana untuk kegiatan promosi kesehatan juga dialokasikan oleh dana desa, hanya saja saat ini akses informasi mengenai kegiatan promotif-preventif yang menggunakan dana kesehatan masih terbatas. Ni Nyoman Sri Antari berharap penelitian ini dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana koordinasi dan pemanfaatan dari berbagai sumber dana untuk kegiatan promotif-preventif di tingkat masyarakat. “Penelitian selanjutnya harus melibatkan masyarakat supaya kita mengetahu secara menyeluruh bagaimana persepsi dan manfaat yang diterima masyarakat terkait kegiatan promotif-preventif ini”, tutup Ni Nyoman Sri Antari.