Proposal Siklus Penelitian II

LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan Nasional dan jalan menuju jaminan kesehatan semesta

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap jaminan kesehatan semesta, Pemerintah Indonesia pertama kali meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional di tahun 2014 seperti diamanatkan dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Suatu lembaga single-payer, ditunjuk untuk mengumpulkan iuran dan membayar fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pesertanya. Program ini menargetkan untuk mencakup 250 juta penduduk Indonesia dalam waktu 5 tahun. Pada permulaan tahun keempat, JKN sudah mencakup sekitar 170 juta penduduk. Juga, program reformasi kesehatan yang rumit dan ambisius ini sudah menemui bermacam tantangan, mulai dari memastikan ketersediaan infrastruktur dan kualitas pelayanan, pendataan dan pengumpulan premi dari sektor informal, hingga metode pembayaran yang efektif kepada fasilitas kesehatan serta cara mengkomunikasikan regulasi-regulasi agar ada pemahaman yang sama antar berbagai institusi pemerintah, fasilitas kesehatan dan penerima manfaat. 

Peran penting pelayanan kesehatan primer di era JKN

Selama bertahun-tahun, fasilitas kesehatan primer milik pemerintah, Puskesmas, seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif di seluruh Indonesia. Namun sebelum JKN, hal ini tampaknya belum selalu diprioritaskan. Baru setelah di dalam skema JKN, pelayanan primer dirasakan sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan finansial dari program ini.
Dengan penempatan di tingkat kecamatan, Puskesmas mempunyai 2 fungsi utama, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan promotif-preventif dan berperan sebagai titik kontak pertama atau gatekeeper dalam sistem kesehatan untuk mengurangi rujukan yang tidak perlu. Kedua fungsi ini, seperti yang dijabarkan dalam kebijakan pemerintah di bawah ini , menjadi semakin penting di era JKN.

  1. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM): Puskesmas sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab untuk mengelola kesehatan di wilayah kerjanya, dan juga mempelopori sistem pelayanan promotif-preventif (kegiatan ini sebagian besar dijalankan dengan dana dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah).
  2. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKP): Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan primer dalam bentuk pelayanan kuratif, promotif, preventif dan rehabilitatif kepada individu yang tercatat sebagai peserta JKN (Kegiatan ini dibayarkan dengan dana kapitasi, non-kapitasi dan dana lainnya dari BPJS Kesehatan, sedangkan untuk yang belum tergabung menjadi peserta BPJS, dana berasal dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah. Khusus untuk obat TB dan HIV/AIDS, baik yang sudah maupun belum menjadi peserta BPJS, pendanaan masih ditanggung oleh Kemenkes melalui program vertikal). 

Selain Puskesmas, peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta juga harus dititikberatkan karena jumlah FKTP swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah melebihi jumlah Puskesmas dan akan terus bertambah. Aturan pembayaran kapitasi yang sama juga diterapkan kepada FKTP swasta dan sebagai imbalannya, mereka diharapkan dapat berfungsi sebagai gatekeeper dan agen pelayanan promotif-preventif untuk peserta JKN yang terdaftar di fasilitasnya. 

Dalam JKN, pembiayaan kapitasi dikembangkan untuk mendukung perkembangan tanggung jawab fasilitas kesehatan primer sebagai gatekeeper dalam pelayanan kuratif dan pemain garis depan dalam pelayanan promotif-preventif. Di bawah skema kapitasi, sekurang-kurangnya 60% dari dana kapitasi harus dibayarkan kepada petugas Puskesmas sebagai jasa pelayanan, dan sisanya dipakai sebagai dana dukungan operasional.

Di samping kapitasi, alokasi dana Bantuan Dana Operasional (BOK) juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Kesehatan menganggarkan 85 miliar rupiah di tahun 2010, dan menjadi 4,8 triliun rupiah di tahun 2017. Dengan dana yang besar ini, fasilitas kesehatan primer diharapkan dapat memenuhi perannya dalam promosi dan pencegahan kesehatan.


download 1Download Full Proposal


 

KEMITRAAN


USAID           pkmk eng  

Program ini merupakan upaya kolaboratif antara berbagai ahli dan pemegang kebijakan dalam pengembangan sistem kesehatan yang terdiri atas USAID, Health Finance & Governance Project, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, dan berbagai insititusi lainnya.

About Website

This website is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of Indonesian Implementation Research for UHC Program and do not reflect the views of USAID or the United States Government.

Copyright © 2018 Indonesia-Implementationresearch-uhc

Search