Diseminasi Riset Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Primer di Kabupaten Jember

Jember, 31 Januari 2018 - IR, Bertempat di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FKKMK UGM) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Riset Implementasi Kebijakan JKN Siklus 2 di Kabupaten Jember. Kegiatan ini terdiri atas presentasi hasil penelitian, penyampaian rekomendasi kebijakan yang juga disajikan dalam bentuk policy brief serta diskusi dan pembahasan tindak lanjut hasil rekomendasi di Kabupaten Jember.

Topik yang diangkat dalam diseminasi hasil penelitian ini adalah “Puskesmas BLUD sebagai Upaya Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Jember”. Kegiatan ini terbagi dalam tiga presentasi utama. Pemaparan pertama terkait hasil penelitian secara umum di Kabupaten Jember yang disampaikan oleh Yennike Tri Herawati, S.KM., M.Kes. dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Presentasi ini menggarisbawahi beberapa isu penting seperti pengaruh besaran jasa pelayanan kapitasi terhadap besaran jumlah pendapatan petugas kesehatan di FKTP serta isu fleksibilitas penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Jember. Presentan kedua, Ni’mal Baroyah, S.KM., MPH. dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menyampaikan tantangan penggunaan dana kapitasi JKN untuk mendukung insentif penanggung jawab program KIA dan HIV/AIDS. Sementara itu, presentasi ketiga tentang peluang dan tantangan sistem insentif bagi petugas TB disampaikan oleh Dedik Sulistiawan, S.KM., MPH. dari PKMK FKKMK UGM.

Pada kesempatan ini hadir Kepala Sub-Direktorat TB, Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI: dr. Asik Surya, MPPM yang memberikan ulasan mengenai situasi pengendalian TB nasional, khususnya Kab. Jember yang mana TB masih menjadi masalah prioritas di era JKN. Sebagaimana disampaikan, permasalahan TB yang dihadapi seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Kab. Jember adalah masalah TB yang tidak dilaporkan (missing cases). Tidak semua kasus TB dilaporkan meskipun sudah dicanangkan mandatory notification dan public-private mix (PPM) TB. Secara nasional, dari sebanyak 730 ribu kasus yang diobati, hanya sekitar 290 ribu kasus yang dilaporkan di Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT). Menurut Asik, selama ini, ketepatan pelaporan kasus belum menjadi indikator kinerja petugas sehingga hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaporan kasus TB. Bertepatan dengan isu yang dibahas yaitu mengenai sistem insentif petugas TB dalam JKN, Asik berpesan bahwa ketepatan pelaporan diharapkan dapat menjadi indikator dalam penghitungan insentif petugas TB.

Pelaporan kasus merupakan kegiatan yang krusial dalam pengendalian TB. Di Jember, pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 1,5 milyar anggaran untuk pengendalian TB. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana cost-effectiveness-nya. Ketepatan pelaporan TB diharapkan menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan program. Asik juga berharap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat mendukung sistem insentif petugas Puskesmas di era JKN. Selain itu, daerah juga diharapkan membuat regulasi untuk memperkuat implementasi peraturan menteri kesehatan, khususnya tentang mandatory notification TB. Peran PPM TB juga harus diperkuat di daerah. Penghitungan kinerja antara petugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta dalam hal PPM TB harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dukungan insentif dari dana JKN bisa diimplementasikan secara adil dan merata.

Sementara itu, drg. Indra R.D. dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI membenarkan bahwa isu take home-payment untuk tenaga kesehatan di layanan primer masih menjadi problem bangsa. Jasa pelayanan JKN belum mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan kinerja di layanan primer. Insentif dari JKN hanya dianggap sebagai bonus, bukan merupakan insentif sebagaimana yang diharapkan. Indra menekankan pentingnya optimalisasi manajemen Puskesmas dalam rangka meningkatkan kinerja JKN dan program kesehatan. Selain itu, sumber-sumber alternatif insentif untuk petugas di layanan primer perlu digali dari pos-pos yang lain, bukan hanya dari JKN, misal dari Tunjangan Kinerja Daerah (Tukin/TKD). Harapannya, akan ada revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang diikuti oleh revisi seluruh peraturan menteri kesehatan terkait JKN, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 agar benar-benar menilai kinerja di FKTP.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember: Siti Nurul Qomariyah, M.Kes menegaskan bahwa Jember akan menerapkan model remunerasi di Puskesmas. Sistem remunerasi yang dicanangkan tidak hanya terbatas pada layanan kuratif-rehabilitatif saja, melainkan juga untuk kegiatan promotif-preventif. Sebagai bentuk dukungan terhadap fleksibilitas penggunaan dana JKN untuk operasional Puskesmas terlebih untuk dukungan insentif petugas, Puskesmas di Kab. Jember akan didorong untuk menjadi Puskesmas dengan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sebagaimana disampaikan, dari sebanyak 50 Puskesmas, 23 Puskesmas telah lulus akreditasi pada tahun 2017. Sisanya, ditargetkan lulus akreditasi pada tahun 2018. Dinas Kesehatan juga sedang mempersiapkan agenda krusial ini dengan melakukan assessment terhadap Puskesmas terkait kesiapan bertransformasi menjadi PPK BLUD. Menyambung pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hendro Soelistijono, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menegaskan bahwa transformasi Puskesmas menjadi PPK BLUD harus diikuti oleh sistem remunerasi yang optimal. Disampaikan pula bahwa selama ini indikator kinerja JKN tidak menyentuh kinerja yang sebenarnya. Hendro mengusulkan adanya revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 sehingga rumus penghitungan jasa pelayanan mengakomodir kinerja yang sebenarnya. Dengan demikian, target Puskesmas PPK BLUD dapat dieksekusi.

Menanggapi isu ini, Kepala BPJS Kesehatan KC Jember; drg. Tanya Rahayu menyampaikan kepada audiens bahwa untuk mengatasi permasalahan kinerja petugas kesehatan, kesiapan supply-side juga merupakan isu yang juga tak kalah penting untuk diselesaikan. Tenaga kesehatan di Kabupaten Jember, khususnya dokter masih belum memenuhi rasio ideal dokter: pasien. Salah satu alternatif yang diusulkan apabila sulit menambah jumlah dokter baru adalah dengan melakukan redistribusi kepesertaan. Tujuannya adalah untuk menjaga mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kepada pasien. Sebagai evidence, rata-rata angka kontak FKTP di Kab. Jember adalah 85,5, masih jauh dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lumajang: Dra. Ria Cancerina sebagai tamu undangan dalam pertemuan ini menyatakan kurang sepakat dengan kebijakan redistribusi peserta sebagai solusi peningkatan mutu layanan kesehatan di era JKN. Ria mengusulkan adanya kebijakan atau regulasi untuk menambah jumlah SDM kesehatan, terutama di daerah terbatas tenaga kesehatan seperti Jember. Kementerian kesehatan perlu didorong untuk memenuhi rasio kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas. Pendapat serupa disampaikan oleh kepala Puskesmas Mayang; dr. Abd. Rouf. Redistribusi peserta ke dokter praktik mandiri atau klinik swasta bukan pilihan yang tepat, apalagi terkait isu insentif yang diterima oleh petugas. Hal ini disebabkan karena perbedaan tugas pokok dan fungsi FKTP milik pemerintah dan swasta dalam dimensi layanan kesehatan.

Sementara itu, dari kacamata program, penanggung jawab program TB Kab. Jember: Dyah Kusworini, S.KM., M.Si. berharap perbaikan sistem insentif petugas Puskesmas di era JKN juga mengakomodir aspek preventif-promotif, tidak hanya kuratif-rehabilitatif saja. Sebagaimana disampaikan bahwa sistem penghitungan jasa pelayanan JKN belum mempertimbangkan keberhasilan pengelolaan program prioritas khususnya TB. Belum ada reward maupun punishment atas pencapaian program TB dalam skema jasa pelayanan JKN. Harusnya, penghitungan jasa pelayanan mempertimbangkan kinerja petugas dalam mencapai keberhasilan program. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Jember: Andri Purnomo menyampaikan bahwa Bappeda pun sebenarnya juga berharap adanya tunjangan kinerja baik untuk ASN maupun non-ASN. Sebagaimana disampaikan, Kabupaten Jember sudah mulai menyiapkan TKD, namun pada kenyataannya usulan ini tidak menjadi prioritas dalam RAPBD Kab. Jember. Pernyataan ini diaminkan oleh Sutrisno: BKP SDM Kab. Jember, bahwa Kabupaten Jember masih berproses dalam hal kebijakan TKD. Selama ini yang pernah diujicobakan adalah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang mana masih menggunakan formula kehadiran, eselonisasi, pangkat/golongan, dan sebagainya.

Di akhir sesi, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember menyampaikan bahwa Kab. Jember akan segera menyusun peraturan remunerasi menggunakan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang formula pembagian jasa pelayanan JKN. Untuk itu, Dinas Kesehatan akan mengumpulkan seluruh Puskesmas untuk melakukan sosialisasi kebijakan remunerasi. Hal ini dimaksudkan untuk bersama-sama dengan Puskesmas menetapkan kriteria kinerja unit maupun individu, karena bagaimanapun juga yang akan menjalani kebijakan ini adalah para petugas Puskesmas. Terkait dengan isu SDM kesehatan, Kab. Jember akan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan sarjana kesehatan masyarakat menggunakan mekanisme APBD dengan model kontrak (Non-ASN). Disampaikan pula bahwa redistribusi peserta belum menjadi prioritas Kab. Jember. Sementara itu, Endang Nuraini, ST., MM.; Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan bagi Kab. Jember dalam rencana transformasi Puskesmas menjadi PPK BLUD untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan Puskesmas. Syaratnya, Puskesmas perlu dukungan penuh dari Dinas Kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga harus siap menjadi entrepreneur dan siap dalam hal SDM, sarana prasarana, dan sebagainya.

(Reportase oleh: Dedik Sulistiawan – Relmbuss Biljers Fanda)


Hasil Studi


KEMITRAAN


USAID           pkmk eng  

Program ini merupakan upaya kolaboratif antara berbagai ahli dan pemegang kebijakan dalam pengembangan sistem kesehatan yang terdiri atas USAID, Health Finance & Governance Project, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, dan berbagai insititusi lainnya.

Visitor Counter

Today 77

Yesterday 100

Week 77

Month 2594

All 11001

Currently are 49 guests and no members online

About Website

This website is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of Indonesian Implementation Research for UHC Program and do not reflect the views of USAID or the United States Government.

Copyright © 2018 Indonesia-Implementationresearch-uhc

Search