Diseminasi Riset Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Primer di Kabupaten Jayawijaya

Wamena,2 Februari 2018 - IRPeserta kegiatan ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta FKI Linkages, dan PKMK UGM.

Acara dibuka dengan sambutan dari PKMK UGM yang menjelaskan secara singkat mengenai penelitian siklus 1 dan 2. Berikutnya dr. Willy Mambreuw, Sp.B (kepala dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya). Willy memberikan gambaran mengenai diskusi yang telah berlangsung di acara diseminasi nasional terutama masukan yang berfokus pada hubungan zona pelayanan yang ada di kabupaten Jayawijaya. Gambaran itu dilengkapi dengan tantangannya masing-masing dan kesejahteraan petugas kesehatan serta bagaimana JKN dapat mengatasi hal ini. Menurut dr.Willy, dana JKN yang selama ini masuk langsung ke masing-masing puskesmas sering mengalami kendala terkait penggunaannya sehingga diharapkan PKMK dapat memberikan saran mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban berupa laporan dari dana tersebut.

Selain itu, terkait realisasi anggaran BPJS yang harus mencairkan dana tiap tanggal 15 dirasa tidak sesuai dengan target pemerintah yang lebih berfokus pada cakupan program. Ke depannya, pemerintah berencana untuk membayarkan insentif (lokal) sesuai dengan tupoksi dari masing-masing petugas agar dapat lebih memacu kinerja. Isu terakhir adalah rencana pemerintah daerah untuk menyusun sistem tunjangan yang disesuaikan dengan tupoksi dan kinerja petugas kesehatan.

Diharapkan dari diseminasi kali ini, peserta dapat memperoleh pengetahuan dan permasalahan yang ada dapat dibahas untuk bisa bersama-sama dicari solusinya.

Silvera Erari dari PKMK menyampaikan beberapa pokok penting dari hasil studi. Pertama, disampaikan bahwa insentif tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non finansial. Kedua, porsi pendapatan dari jaspel kapitasi ternyata cukup signifikan terhadap total pendapatan tenaga kesehatan di Jayawijaya. Ketiga, di pihak lain, pembagian insentif  belum sesuai dengan kinerja sehingga kurang memotivasi. Keempat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dan salah satunya adalah supervisi yang lemah.

Sri Yuliani dari PKMK menyampaikan beberapa hal terkait temuan program KIA. Ternyata cakupan persalinan menurun sejak 2014 hingga 2016. Lalu, proses reimbursement di Jayawijaya (untuk layanan KIA yang dibayar secara non kapitasi) terlambat 11 bulan, sehingga bisa menjadi faktor demotivasi. Disusul kemudian banyak dari bidan tidak menyebutkan pendapatan dari non kapitasi yang mengindikasikan bahwa mereka tidak tahu mereka menerimanya atau penerimaan itu terlalu kecil sehingga tidak dianggap signifikan terhadap pendapatan.

Aulia Novelira dari PKMK melanjutkan paparan dengan temuan progam HIV. Sebagai program nasional, SOP untuk layanan HIV sudah secara umum dipatuhi di Jayawijaya, bahkan 15 puskesmas di Jayawijaya telah melakukan ARV mandiri. Namun, ada tantangan berupa akses masyarakat untuk menjangkau layanan (dan sebaliknya, petugas kesehatan juga sulit menjangkau masyarakat). Oleh karena itu, loss to follow up menjadi isu. Apakah mungkin jika APBD memberi dukungan untuk kegiatan promotif preventif HIV?

Silvera Erari menutup rangkaian paparan dengan presentasi mengenai TB. Pertama disampaikan hal positif di Jayawijaya yaitu  indikator kinerja cukup lengkap yang digunakan untuk menilai kinerja program TB (dibandingkan dengan temuan di daerah lain). Selain itu, tingkat motivasi intrinsik yang cukup tinggi diantara petugas, yaitu motivasi untuk melayani. Tetapi mereka membutuhkan dukungan berupa pelatihan dan kelengkapan sarana prasana untuk melayani. Dukungan lainnya yang dibutuhkan adalah dukungan untuk menjangkau pasien yang bertempat tinggal di wilayah yang berjauhan.

Pada acara ini tidak ada pembahas yang dapat hadir dari Kementerian Kesehatan, sehingga acara langsung dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta untuk membahas solusi dan rekomendasi.

Naomi dari PKM Asolokoba mempertanyakan gaji dan insentif daerah diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dan tidak berdasar pada kehadiran maupun kinerja. Pada JKN, pembayaran dilakukan berdasar kehadiran dan pendidikan belum berdasar besar beban kerja. Pada pemegang program dibayarkan dengan sistem poin (ditambahkan 10) dan tambahan transportasi. Selama ini, belum ada sumber dana untuk memberikan insentif (non-finansial) meskipun ada keinginan untuk memberikan penghargaan bagi petugas yang kinerjanya dengan baik.

Cara pembagian yang lebih adil memang menjadi isu, indikator apa saja yang dianggap patut mendapatkan insentif. Akan tetapi perubahan ini dilakukan di pusat (Kementerian Kesehatan) sehingga menjadi sulit karena harus memperhatikan semua daerah di Indonesia, melibatkan diskusi dengan BPJa itu, sasaran advokasi yang lebih dekat adalah pembagian tunjangan daerah yang menyesuaikan poin (berdasar tupoksi).

Bapedda mengharapkan rekomendasi diperoleh dari semua dinas agar dapat diteruskan untuk perencanaan kedepannya. Kebijakan daerah sendiri sebaiknya memang bersifat lebih fleksibel dibandingkan kebijakan nasional. Misalnya, dikarenakan kurangnya tenaga dokter di Jayawijaya mendorong Bappeda untuk mengusahakan agar DAK dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan perawat sebagai tulang punggung pelayanan.

Hasil penelitian dan masukan ke depannya akan digunakan untuk advokasi. Advokasi dilakukan melalui tulisan (policy brief), pertemuan-pertemuan dengan Kemenkes maupun melalui diskusi masyarakat praktisi (akademik, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan) via internet secara berkesinambungan sebagai bentuk advokasi. Selain itu, advokasi juga dapat dilakukan dengan organisasi profesi (PPNI) bekerjasama dengan kemenkes dan BPJS agar permasalahan dapat diatasi dengan advokasi dengan tepat.

JPU dari PKM Somhong menanyakan mengenai penyesuaian penerimaan poin ketika PNS menyelesaikan pendidikan (misal D3 menjadi S1). Penyesuaian poin sendiri dilakukan dengan SK sebagai dasar penyesuaian. Ke depannya apakah dapat diadvokasikan bahwa ijazah dijadikan sebagai dasar penyesuaian poin? 

Naomi dari puskesmas Wameda kota menyatakan apresiasinya bahwa penelitian IR telah memiliki dampak. Sejak siklus 1 sampai sekarang memang ada perubahan misalnya dulu poin perawat naik, baik yg level D3 (dulu 40 sekarang 60), mau pun S1 (dulu 60 sekarang menjadi 80). Ke depannya perlu pula perhatian pada  pembagian insentif yang sama antar zona padahal terdapat perbedaan lokasi geografis dan kesulitan mencapai PKM sehingga insentif habis digunakan untuk biaya transportasi.

Untuk mengatasi masalah perbedaan antara jumlah penduduk miskin dengan penerimaan kapitasi, disarankan melalui koordinasi data. Menurut dinkes, data penduduk miskin yang belum terdata dapat mengajukan lewat dinsos kecamatan dan diteruskan vertikal ke nasional agar dapat digunakan oleh kemenkes untuk diberikan bantuan. Bapedda telah menugaskan pendataan data warga miskin DPMK. Namun, perlu ada koordinasi lintas sektor dan kesesuaian dengan aturan yang menetapkan sumber data yang resmi untuk penduduk miskin yang dapat diterima oleh BPJS.

PKM Mosatfak menanyakan peserta JKN dari distrik lain yang mendapatkan pelayanan di PKM Mosatfak tidak mendapatkan kapitasi atas pelayanan yang diberikan serta bagaimana mengenai sistem rujukan ke RSU Wamena. Terkadang pasien dari distrik lain memeriksakan ke Mosatfak dikarenakan letak PKM Mosatfak yang lebih dekat. PKM Lekma : kontak yang bisa dilayani adalah 3 kali lebih dari itu diminta untuk kembali ke BPJS untuk pindah FKTP dan pada petugas kesehatan juga sudah disediakan lembar pindah FKTP tersebut.

Permasalahan lain adalah rumitnya prosedur untuk klaim dan pelaporan, khususnya bagi daerah sulit seperti Jayawijaya. Selain itu, perlu ada penyesuaian untuk tunjangan daerah bagi daerah dengan beban kerja yang lebih berat. Insentif juga agar dapat mempertimbangkan biaya hidup di kabupaten Jayawijaya.

Diskusi disimpulkan oleh Shita Dewi bahwa memang ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja petugas kesehatan. Ke depannya advokasi akan disampaikan namun dibutuhkan waktu dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menghasilkan outcome yang diharapkan.

Reporter: Sri Yuliani dan Shita Dewi 


download 1Hasil Studi


 

KEMITRAAN


USAID           pkmk eng  

Program ini merupakan upaya kolaboratif antara berbagai ahli dan pemegang kebijakan dalam pengembangan sistem kesehatan yang terdiri atas USAID, Health Finance & Governance Project, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, dan berbagai insititusi lainnya.

Visitor Counter

Today 90

Yesterday 128

Week 685

Month 2179

All 21799

Currently are 6 guests and one member online

About Website

This website is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of Indonesian Implementation Research for UHC Program and do not reflect the views of USAID or the United States Government.

Copyright © 2018 Indonesia-Implementationresearch-uhc

Search