proposal ir

Decision-maker Led IR

Memahami IR   Menulis Proposal IR    Kegiatan IR JKN    Decision-maker Led IR

Decision-maker Led IR


 Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) bekerjasama dengan The Alliance for Health Policy and Systems Research (AHPSR), the Special Program for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) dan the Special Program for Research, Development, and Research Training in Human Reproduction (HRP) untuk melaksanakan program penguatan kapasitas penelitian implementasi secara komprehensif (Strengthening capacity for implementation research atau SCAPIR) di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan dan permintaan penelitian implementasi yang berfokus pada penyelesaian masalah kesehatan yang spesifik.

 Tujuan

Tujuan utama dari program SCAPIR ini adalah untuk memperkuat kapasitas pelaksana program, pemegang kebijakan atau implementer dan peneliti/akademisi dalam rangka pengembangan penelitian implementasi di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas implementer (pelaku kebijakan, pelaksana program) untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung implementasi dari suatu program melalui penelitian dalam rangka memperbaiki cakupan dan keberhasilan implementasi program. Program ini juga bermanfaat untuk memfasilitasi kerjasama antara pelaksana program di lapangan dengan peneliti atau akademisi.

LOi header

The Center for Health Policy and Management in collaboration with the Alliance for Health Policy & Systems Research (AHPSR), the Special Programme for Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP), and the Special Program for Research and Training on Tropical Diseases (TDR), is soliciting letters of intent for research that seeks to enable the effective implementation of health programmes in Indonesia. Grants of up to US$ 10,000 will be available to support research studies of up to 12 months in duration, depending on the scope and focus of the study as well as the study setting. Research funded under this call is expected to focus on the generation of new strategies and knowledge that will enable more effective implementation of existing programmes within health systems. Implementers of health programs are the main target audience for this call.

Letters of intent will be judged on the potential of the research to make a difference in the delivery of health programmes. Other criteria that will be taken into account include value for money, institutional capacity, as well as ensuring diversity in terms of issues addressed by the research. Only those applicants who submit an acceptable Letter of Intent will be invited to submit a full application for a grant at a later date.

The deadline for the submission of a two page letter of intent (LOI) is 15 August 2016.Invited full proposal submissions will be due on 30 September 2016. Potential applicants can request an invitation to join a Question and Answer session through webinar that will be set up on 1 August 2016 at 12.30 – 13.30 WIB.

All submissions and request to join a Q&A webinar must be sent to the following email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.For more detailed submission guidelines please Click Here

{/tabs}

IRJKN Proposal

Memahami IR   Menulis Proposal IR    Kegiatan IR JKN    Decision-maker Led IR

IRJKN Proposal


  Pendahuluan

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun ketiga. Seperti halnya reformasi kesehatan lainnya di berbagai negara, pelaksanaan JKN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dari sisi pemberi layanan kesehatan, pengelola jaminan kesehatan, masyarakat sebagai pengguna, serta pemerintah sebagai regulator program. Berbagai studi telah dilakukan untuk menelaah dampak JKN pada pelayanan kesehatan di Indonesia, namun pemanfaatan hasil studi-studi tersebut untuk menyempurnakan kebijakan masih terbatas. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-informed policy) adalah pemangku kebijakan kurang dilibatkan secara langsung dalam proses penelitian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN sesuai dengan “Peta Jalan JKN” di Indonesia, perlu dilaksanakan suatu studi yang melibatkan pemangku kebijakan secara langsung, sehingga hasil studi tidak hanya memberi gambaran pelaksanaan JKN, tetapi juga yang dapat langsung memberi masukan kebijakan untuk perbaikan implementasi JKN ke depannya.

 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk:

  1. Memahami berbagai regulasi dalam kebijakan JKN yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dengan menyusun pemetaan regulasi JKN yang saat ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.
  2. Memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan JKN di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal dan lingkungan, proses dan individual di ranah pelayanan kesehatan primer.
  3. Meneliti efektivitas atau luaran pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer, termasuk aspek beban pembiayaan penyakit tuberculosis dan HIV/AIDS di DKI Jakarta dan Papua.
  4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer.

Download full proposal

Kegiatan IR JKN

Memahami IR   Menulis Proposal IR    Kegiatan IR JKN    Decision-maker Led IR

Kegiatan IR JKN


Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PPJK – Kemenkes RI) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) mengembangkan suatu penelitian implementatif yang berfokus pada pelayanan primer di era JKN. Pengembangan dan pelaksanaan penelitian ini melibatkan pemangku kebijakan di tingkat nasional meliputi: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Riset ini juga telah melibatkan pemangku dan pelaku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta SKPD yang terkait bidang kesehatan untuk berpartisipasi aktif mengembangkan kerangka dan instrumen penelitian, yang dilakukan dengan kunjungan dan diskusi di tiap provinsi dan kabupaten/ kota yang terlibat. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, keterlibatan pemangku kebijakan dan SKPD terkait diharapkan dapat memperkaya informasi yang diperoleh serta meningkatkan kelayakan penerapan rekomendasi penelitian di kemudian hari.

Siklus pertama penelitian implementasi JKN terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan penelitian seperti pada alur penelitian di bawah ini:

Sub penelitian 1Sub penelitian 2Sub penelitian 3

 

Proposal

  Pendahuluan

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memasuki tahun ketiga. Seperti halnya reformasi kesehatan lainnya di berbagai negara, pelaksanaan JKN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dari sisi pemberi layanan kesehatan, pengelola jaminan kesehatan, masyarakat sebagai pengguna, serta pemerintah sebagai regulator program. Berbagai studi telah dilakukan untuk menelaah dampak JKN pada pelayanan kesehatan di Indonesia, namun pemanfaatan hasil studi-studi tersebut untuk menyempurnakan kebijakan masih terbatas. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-informed policy) adalah pemangku kebijakan kurang dilibatkan secara langsung dalam proses penelitian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan JKN sesuai dengan “Peta Jalan JKN” di Indonesia, perlu dilaksanakan suatu studi yang melibatkan pemangku kebijakan secara langsung, sehingga hasil studi tidak hanya memberi gambaran pelaksanaan JKN, tetapi juga yang dapat langsung memberi masukan kebijakan untuk perbaikan implementasi JKN ke depannya.

 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk:

  1. Memahami berbagai regulasi dalam kebijakan JKN yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer dengan menyusun pemetaan regulasi JKN yang saat ini berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.
  2. Memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan JKN di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal dan lingkungan, proses dan individual di ranah pelayanan kesehatan primer.
  3. Meneliti efektivitas atau luaran pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer, termasuk aspek beban pembiayaan penyakit tuberculosis dan HIV/AIDS di DKI Jakarta dan Papua.
  4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan JKN di level kesehatan primer.

Download full proposal

Browse top selling WordPress Themes & Templates on ThemeForest. This list updates every week with the top selling and best WordPress Themes www.bigtheme.net/wordpress/themeforest